didiek76@gmail.com 081234567890

Pegiat auntabilitas publik, pendiri SektorPublik.

Oleh: Bonnix Maulana Pengelolaan Dana Desa setiap tahunnya diatur oleh pemerintah pusat. Pengelolaan dana desa untuk tahun 2020 diatur dengan Permenkeu (PMK) Nomor 205/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa. PMK ini menjadi berbeda dibandingkan tahun sebelumnya karena pada Rapat Terbatas tentang Penyaluran Dana Desa Tahun 2020 bersama presiden untuk pola penyaluran dana desa berubah. Penyaluran Dana Desa Tahun 2020 paling cepat dimulai pada bulan Januari tahun 2020 dan dilakukan dalam tiga tahap...

Pertanyaan: Apakah BOS dapat digunakan untuk memberi honor tenaga kependidikan non-guru pada masa pandemi Covid-19 ini? Bagaimana cara supaya honor bisa cukup dalam masa pandemi jika satuan pendidikan memiliki jumlah siswa yang jauh di bawah Standar Pelayanan Minimal? Jawaban: Diperbolehkan, mengikuti Permendikbud No 8 tahun 8 tahun 2020 yang substansinya tidak direvisi dalam Permendikbud No 19 tahun 2020. Tentunya sepanjang anggarannya masih tersedia. Bahkan guru tanpa Nomor Unik Tenaga...

Klinik - 64 Kali Dilihat - 0 Komentar -   #  #

Pemerintah RI menerbitkan Keppres 7 tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Covid-19 adalah keluarga Coronavirus (CoV) yang menyebabkan penyakit mulai dari gejala ringan sampai berat. WHO telah menyatakan Covid-19 sebagai pandemi pada 11 Maret 2O2O menjadi dasar penting diterbitkannya Kepres 7 tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19. Sesuai dengan amanat UU No.33 Tahun 2004 tentang...

Pertanyaan: Apakah ada penyesuaian pagu DAK tahun 2021 terkait dengan refocussing anggaran dalam hal penanganan Covid-19?   Jawaban: Dalam alokasi DAK tahun 2021 terjadi penurunan secara keseluruhan yaitu turun sekitar Rp 7 Trilliun dari  tahun 2020, sehingga pemerintah perlu melakukan refocusing dari bidang yang ada di antaranya: DAK Reguler fokus pada pemenuhan pelayanan dasar (pendidikan dan kesehatan) dan percepatan konektivitas. Tahun 2021, DAK Reguler diperuntukkan bagi...

Bencana lumpur Lapindo pertama kali bermula pada Mei 2006. 16 desa dan 3 Kecamatan di Sidoarjo tergenang lumpur panas. Lebih dari 25 ribu warga Sidoarjo harus mengungsi. 10.426 unit rumah warga, dan 77 unit rumah ibadah terendam lumpur. Sektor mata pencaharian warga seperti ratusan hektar pertanian, persawahan, dan ribuan ekor hewan ternak, dan 30 Pabrik yang berada di sekitar area semburan lumpur harus berhenti beroperasi, 1873 orang harus kehilangan pekerjaan di pabrik – pabrik yang...

Top