didiek76@gmail.com 081234567890

Pegiat auntabilitas publik, pendiri SektorPublik.

Pertanyaan: Apakah BOS dapat digunakan untuk memberi honor tenaga kependidikan non-guru pada masa pandemi Covid-19 ini? Bagaimana cara supaya honor bisa cukup dalam masa pandemi jika satuan pendidikan memiliki jumlah siswa yang jauh di bawah Standar Pelayanan Minimal? Jawaban: Diperbolehkan, mengikuti Permendikbud No 8 tahun 8 tahun 2020 yang substansinya tidak direvisi dalam Permendikbud No 19 tahun 2020. Tentunya sepanjang anggarannya masih tersedia. Bahkan guru tanpa Nomor Unik Tenaga...

Pemerintah RI menerbitkan Keppres 7 tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Covid-19 adalah keluarga Coronavirus (CoV) yang menyebabkan penyakit mulai dari gejala ringan sampai berat. WHO telah menyatakan Covid-19 sebagai pandemi pada 11 Maret 2O2O menjadi dasar penting diterbitkannya Kepres 7 tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19. Sesuai dengan amanat UU No.33 Tahun 2004 tentang...

Pertanyaan: Apakah ada penyesuaian pagu DAK tahun 2021 terkait dengan refocussing anggaran dalam hal penanganan Covid-19?   Jawaban: Dalam alokasi DAK tahun 2021 terjadi penurunan secara keseluruhan yaitu turun sekitar Rp 7 Trilliun dari  tahun 2020, sehingga pemerintah perlu melakukan refocusing dari bidang yang ada di antaranya: DAK Reguler fokus pada pemenuhan pelayanan dasar (pendidikan dan kesehatan) dan percepatan konektivitas. Tahun 2021, DAK Reguler diperuntukkan bagi...

Bencana lumpur Lapindo pertama kali bermula pada Mei 2006. 16 desa dan 3 Kecamatan di Sidoarjo tergenang lumpur panas. Lebih dari 25 ribu warga Sidoarjo harus mengungsi. 10.426 unit rumah warga, dan 77 unit rumah ibadah terendam lumpur. Sektor mata pencaharian warga seperti ratusan hektar pertanian, persawahan, dan ribuan ekor hewan ternak, dan 30 Pabrik yang berada di sekitar area semburan lumpur harus berhenti beroperasi, 1873 orang harus kehilangan pekerjaan di pabrik – pabrik yang...

Pada tahun 2019, Kabupaten Bondowoso merupakan salah satu daerah yang cukup banyak kepesertaan Peserta Bantuan Iur (PBI) Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang dibekukan, yaitu sejumlah 92.175. Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) Kemensos menyebutkan angka DTKS di kabupaten ini ialah 451.143 individu dan 160.006 Rumah Tangga. Semuanya tersebar di 23 Kecamatan, 210 Desa dan 9 Kelurahan. Biro Pusat Statistik (BPS) menyebut angka kemiskinan di Bondowoso pada tahun 2015 sebesar 14,98%. Angka ini...