Orpa (45 tahun) seorang ibu yang tinggal di Distrik (setingkat kecamatan) Tiom, di Papua. Dia memiliki tiga anak, dan telah bertahun-tahun membesarkan mereka tanpa kehadiran suami yang sudah meninggal. Di Indonesia saat ini ada enam juta orang seperti Orpa yang berperan sebagai kepala rumah tangga perempuan dengan beban keluarga sangat besar.
Tinggal di wilayah pelosok, dengan akses minim terhadap sekolah, puskesmas, listrik, dan air bersih. Secara makro, angka kemiskinan sebagaimana disebutkan Menteri Sosial Idrus Marham menyebutkan jumlah angka kemiskinan di Indonesia terus mengalami penurunan selama pemerintahan Presiden Joko Widodo. “Jumlah total fakir miskin berdasarkan perkembangan terakhir, sekarang ada sebanyak 26,58 juta atau 10,12 persen. Ini artinya di masa pemerintahan Jokowi terjadi penurunan 0,5 persen atau setara 1,2 juta jiwa," kata Idrus sebagaimana dikutip oleh Tribunnews.com pada medio Februari 2018.
Dalam tiga tahun terakhir, BAPPENAS mendukung penanggulangan kemiskinan salah satunya melalui pengembangan platform aplikasi yang memudahkan pemerintah daerah merencanakan, melaksanakan dan memantau. Aplikasi yang dimaksud diberi nama Sistem Perencanaan, Penganggaran, Pemantauan, Evaluasi, dan Analisis Kemiskinan Terpadu, disingkat SEPAKAT. Aplikasi ini telah diujicoba di Pacitan dan Banteng pada awal Maret 2018, dan mulai dilatihkan kepada sejumlah pemerintah daerah di Surabaya pada 20-22 Maret 2018.
“Dengan aplikasi SEPAKAT, kasus semacam Ibu Orpa dapat lebih jeli disasar dalam program penanggulangan kemiskinan oleh pemerintah di nasional dan daerah,” kata Direktur Penanggulangan Kemiskinan dan Kesejahteraan Sosial BAPPENAS Vivi Yulaswati saat membuka pelatihan. Aplikasi SEPAKAT ditujukan untuk menjawab tiga isu yaitu kemiskinan, kerentanan, dan kesenjangan. Isu kemiskinan terutama untuk merespon bagaimana memudahkan warga miskin mengakses program. Isu kerentanan untuk memastikan perlindungan sosial mulai dari Program Keluarga Harapan (PKH) hingga Kartu Indonesia Pintar (KIP) dapat mencakup warga yang membutuhkan. Sementara isu kesenjangan terutama untuk menyelesaikan soal layanan (pendidikan, kesehatan, infrastruktur dasar) terdekat yang dapat diakses.
Alur aplikasi ini dimulai dengan analisis makro kemiskinan di daerah, kemudian hasil analisis berupa score-cards di beberapa masalah menjadi basis penyusunan prioritas dan perencanaan menggunakan pohon masalah. Dari sana kemudian masuk ke menu penganggaran, dan dilanjutkan dengan menu monitoring-evaluasi yang dilakukan berkala per triwulan. Aplikasi SEPAKAT dikembangkan bersama oleh Tim BAPPENAS, Bank Dunia, dan Penabulu Alliances, dan KOMPAK. Bambang Suharnoko dari Bank Dunia menyampaikan, “Analisis yang digunakan ini ibaratnya melakukan pemeriksaan secara menyeluruh, supaya kita tahu apa penyebab penyakit yang dialami, sehingga kita tahu obat atau intervensi yang tepat.” Konten analisis di awal memang didukung oleh Bank Dunia, melihat perbandingan kesenjangan antar kuintil, dan rasio Gini untuk melihat ketimpangan.
SEPAKAT Bersifat Open Source
Pengembangan SEPAKAT sengaja menggunakan jenis aplikasi berbasis web, sehingga memudahkan perencana dari berbagai satuan kerja dapat mengerjakan di manapun bersamaan. Dengan Bahasa program PhP dan basis data MySQL, dan bersifat terbuka (open source), sehingga pemerintah daerah dapat mengoprek (customize) aplikasi ini sesuai kebutuhan lokal. Server berada di BAPPENAS, dan posisi pemerintah daerah sebagai admin yang mengatur koordinasi antar satuan kerja yang memiliki identitas pengguna (user ID).
Aplikasi ini sudah mengakomodasi data terpadu fakir miskin, atau yang dulu disebut sebagai Basis Data Terpadu (BDT) yang dikelola oleh BPS, Kementerian Sosial, dan TNP2K. Salah satu kelemahan yang belum terantisipasi ialah belum bisa menyedot (agregasi) data dari sistem informasi desa. Hal ini yang diusulkan akan menjadi menu tambahan pada pengembangan SEPAKAT tahap selanjutnya. []